Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Salah satu pokok bahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah upaya percepatan pelaksanaan program prioritas nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang turut hadir dalam rapat tersebut, mengungkapkan bahwa Presiden secara tegas menginstruksikan seluruh program pemerintah harus dijalankan tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu.
"Tadi Bapak Presiden menekankan bahwa semua program harus segera dijalankan. Tidak boleh ada alasan administratif atau aturan yang menghambat pelaksanaan di lapangan,” ujar Menko Pangan usai rapat.
Dalam sektor ketahanan pangan, pemerintah kini fokus pada dua agenda besar: memaksimalkan produktivitas lahan pertanian eksisting dan mengembangkan lahan sawah baru. Beberapa wilayah yang menjadi target pengembangan antara lain Wanam di Papua, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.
"Di Wanam, infrastruktur dasar seperti jalan dan pelabuhan sudah hampir selesai. Selanjutnya kita akan percepat penyelesaian tata ruang agar lahan bisa segera difungsikan,” ucap Zulkifli Hasan.
Selain fokus pada penyediaan karbohidrat melalui pertanian, pemerintah juga mengakselerasi penyediaan sumber protein untuk masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan tambak udang dan perikanan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan ditargetkan membangun 20 ribu hektare tambak dalam tahun ini sebagai bagian awal dari target jangka panjang seluas 70 ribu hektare.
> “Ini juga diminta untuk diselesaikan tahun ini, agar tahun depan target 70 ribu hektare bisa mulai dikejar,” tambahnya.
Tak hanya bidang pangan, Presiden juga mendorong percepatan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih dan pengembangan Desa Nelayan atau Kampung Nelayan. Target tahun ini adalah membangun dan mengembangkan setidaknya 100 desa nelayan sebagai bagian dari agenda penguatan ekonomi rakyat.
Seluruh program ini sejalan dengan visi besar "Asta Cita Presiden Prabowo Subianto" untuk mendorong kemandirian bangsa, memperkuat ekonomi desa, dan membangun sistem pangan nasional yang berkelanjutan. (sumber Setpres)
