Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan.
Arahan tersebut disampaikan melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai pertemuan di Istana Merdeka, Senin (4/5/2026).
Fokus pada Masalah Nyata: Sampah hingga Lingkungan
Menurut Brian, Presiden menanyakan progres implementasi kebijakan yang sebelumnya telah diarahkan, khususnya terkait keterlibatan kampus dalam mendukung kebutuhan daerah melalui riset dan keahlian akademik.
“Bapak Presiden meminta kami melihat sejauh mana prodi dan dosen bisa membantu pemerintah daerah,” ujar Brian.
Presiden menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama dalam bidang teknik lingkungan, arsitektur, dan teknologi pengolahan sampah.
“Pemda harus bisa dibantu oleh kampus, peneliti, hingga guru besar sesuai bidangnya, seperti arsitektur untuk penataan kota dan teknik untuk pengelolaan sampah,” tuturnya.
Kampus Akan Bentuk Tim Ahli untuk Daerah
Sebagai langkah konkret, Kemendiktisaintek akan mengonsolidasikan perguruan tinggi untuk membentuk tim ahli di setiap daerah.
Tim ini nantinya akan berperan sebagai mitra strategis atau “asisten” kepala daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan.
“Diharapkan setiap provinsi, kota, dan kabupaten memiliki dukungan tim dari kampus untuk membantu menyelesaikan masalah di daerah,” kata Brian.
Program “Kampus Berdampak” Diperkuat
Kebijakan ini sejalan dengan program “Kemdiktisaintek Berdampak” yang menekankan pentingnya kontribusi nyata dunia pendidikan terhadap masyarakat.
Presiden juga meminta agar program tersebut disusun lebih sistematis agar seluruh perguruan tinggi dapat terlibat secara optimal.
“Presiden meminta langkah ini dibuat lebih terstruktur supaya semua kampus bisa berperan,” ucap Brian.
Ilmu Pengetahuan Jadi Motor Pembangunan
Dengan kolaborasi yang semakin erat antara kampus dan pemerintah daerah, pemerintah optimistis berbagai persoalan klasik seperti pengelolaan sampah, penataan lingkungan, hingga pembangunan berkelanjutan dapat ditangani lebih efektif.
Pendekatan ini diharapkan mampu menjadikan ilmu pengetahuan sebagai fondasi utama dalam mendorong percepatan pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan. (sumber:BPMI Setpres)
