Mendagri Minta Kepala Daerah dan Forkopimda Bertindak Cepat Hadapi Gelombang Unjuk Rasa

By Parlindungan - Tuesday, 02 September 2025
Sekdaprov Sumatera Utara, Togap Simangunsong saat mengikuti Rakor Situasi Terkini dan Pengendalian Inflasi tahun 2025. (foto: Diskominfo Sumut)
Sekdaprov Sumatera Utara, Togap Simangunsong saat mengikuti Rakor Situasi Terkini dan Pengendalian Inflasi tahun 2025. (foto: Diskominfo Sumut)

Medan – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau seluruh kepala daerah untuk segera berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menangani unjuk rasa yang kini terjadi hampir merata di seluruh Indonesia.

Hal itu diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Situasi Terkini dan Pengendalian Inflasi tahun 2025, yang diikuti secara virtual oleh Sekdaprov Sumatera Utara, Togap Simangunsong, dari Ruang Command Center, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (2/9).

Dalam arahannya, Tito menyampaikan bahwa sejak 25 Agustus 2025 telah terjadi aksi unjuk rasa di 107 titik di 32 provinsi, dengan konsentrasi massa di lokasi-lokasi strategis seperti Mabes Polri, Mako Brimob, kantor Polda, serta Gedung DPR RI dan DPRD ([Pemerintah Kabupaten Banjar).

Tidak hanya itu, aksi demo di sembilan provinsi termasuk Sumatera Utara berujung kerusuhan di beberapa titik. Ia mengingatkan bahwa kerusakan fasilitas publik akibat demo bisa memicu gangguan ekonomi dan psikologi masyarakat, sehingga penanganan cepat sangat diperlukan.

Tito pun meminta agar kepala daerah fokus di wilayah masing-masing dan bersama Forkopimda menjaga stabilitas, serta menunda kegiatan seremonial dan pesta yang dinilai berlebihan. Ia juga mendorong pemda untuk intensifkan program pro-rakyat seperti pasar murah dan penyaluran bantuan sosial.

Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan, AM. Putranto, menyerukan agar kepala daerah memainkan perannya sebagai ujung tombak komunikasi publik. Forkopimda diimbau aktif menyampaikan capaian pemerintah dan merespons aspirasi demonstran dengan dialog terbuka.