TOBA, Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Inonesia ( PW KAMMI ) Sumut Irham Sadani Rambe, S.H. tegaskan sikap atas dugaan tindak pidana mafia tanah yang terjadi di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara ini sebagai bentuk kegagalan Kapolda Sumut dan Kapolri dalam memberantas praktik mafia tanah.
“ini jelas Kapolda Sumut dan Kapolri gagal memberantas dugaan praktik mafia tanah di Sumatera Utara," ujarnya.
PW KAMMI SUMUT juga menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menimpa Juanda Sirait, Andi S. Sirait dan keluarga yang disebut sebagai korban dugaan tindak pidana mafia tanah.
“Kita sangat prihatin terhadap kondisi masyarakat yang merupakan para ahli waris sebagai korban dugaan praktik mafia tanah di Toba,” kata Armando Sitompul kepada awak media melalui sambungan telepon.
Masih katanya, kalau mereka telah berkomunikasi dengan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ( PP PMKRI ) dan Ketua DPD GMNI SUMUT terkait dugaan praktik mafia tanah ini.
“Kita sudah komunikasi dengan rekan-rekan juang aktivis Sumatera Utara terkait hal ini dan dalam waktu dekat kita akan memeriksa langsung ke lapangan dan kordinasi dengan para korban guna mengambil langkah untuk mengungkap kasus dugaan praktik mafia tanah ini.” Tegas Irham Rambe, S.H.
Melalui sambungan teleponnya, Irham Sadane Rambe, S.H. mengatakan bahwa Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebelumnya telah menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas praktik mafia tanah. “Kapolri sudah jelas menyampaikan komitmen untuk memberantas mafia tanah. Maka kami berharap komitmen itu juga diwujudkan dalam penanganan kasus di Ajibata ini,” ujarnya.
Irhan Rambe mengaskan walaupun KAMMI organisasi kemahasiswaan yang berlatar belakang mahasiswa-mahsiswa yang beragama Muslim, namun dia memastikan bahwa untuk semua bentuk penindasan dan ketidakadilan KAMMI memastikan diri berdiri digarda terdepan untuk memperjuangkan hak-hak Masyarakat “walaupun kita mayoritas beragama Muslim didalam kelompok ini, kita tidak menutup diri terhadap orangtua kita yang menjadi korban ketidakadilan dan dugaan praktik mafia tanah ini” tutur Urham Rambe
Dia mengatakan bahwa KAMMI berperan dalam Gerakan sebagai mitra Masyarakat dan pemerintah dalam Pembangunan serta aktif menyuarakan issu-issu kebangsaan khususnya hal yang menzalimi Masyarakat kecil. “kita tidak pandang bulu untuk menyuarakan penindasan kepada Masyarakat, khususnya kepada orangtua kami yang ada di Toba yang saat ini harus berjuang mati-matian dalam mempertahankan warisan mereka dari gempuran-gempuran dan kezaliman para mafia tanah”. Tegas Irham Rambe
Irham Sadani Rambe, S.H juga mendesak Kapolda Sumut dan Kapolri agar turun tangan secara langsung mengusut dugaan tindak pidana tersebut. Ia menyebut adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat negara, mulai dari oknum pejabat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba, pejabat di Polres Toba hingga PJU Polda Sumatera Utara.
“Jika benar ada dugaan keterlibatan oknum pejabat, tentu masyarakat dan ahli waris akan sangat sulit melawan. Karena itu kami tegas meminta Kapolda Sumatera Utara dan Bapak Kapolri turun tangan menyelesaikan kasus ini,” tambahnya.
