Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga 31 Mei 2025, anggaran senilai Rp12,59 triliun telah disalurkan untuk mendukung program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono mengungkapkan bahwa anggaran tersebut telah mendukung pembangunan 101.707 unit rumah di 379 kabupaten/kota, meningkat signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 88.482 unit rumah di 362 kabupaten/kota.
“Realisasi FLPP hingga Mei menunjukkan pertumbuhan yang kuat dari bulan ke bulan, mencerminkan percepatan program perumahan nasional,” kata Thomas dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (17/6/2025) di Jakarta.
Untuk tahun 2025, Pemerintah mengalokasikan anggaran FLPP sebesar Rp18,77 triliun, dengan target pembangunan 220.000 unit rumah.
Hingga kini,Rp11,5 triliun di antaranya telah dicairkan kepada BP Tapera sebagai pengelola program.
Sejak pertama kali digulirkan pada 2010, total penyaluran FLPP telah mencakup 1,59 juta unit rumah dengan nilai Rp151,22 triliun. Pemerintah juga merancang tambahan alokasi anggaran guna mendukung program pembangunan 3 juta rumah sebagai bagian dari prioritas nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian untuk mempercepat pelaksanaan program-program strategis, termasuk sektor perumahan.
“Akselerasi ini bertujuan menciptakan efek berganda, baik pada sektor ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Jakarta, Senin (02/06).
Program FLPP tidak hanya memperluas akses kepemilikan rumah layak, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor konstruksi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.[]
